Berita Pertanian - Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sektor pertanian dinilai belum menjadi sektor prioritas pemerintah.
SariAgri - Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sektor pertanian dinilai belum menjadi sektor prioritas pemerintah. Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menyayangkan pemotongan alokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 sebesar Rp6,3 triliun.
“Kami di Komisi IV DPR sebenarnya tidak terima dengan adanya refocusing pemotongan anggaran Kementan karena itu nanti akan mengurangi program-program kerakyatan kepada petani,” ujarnya saat dihubungi SariAgri.id.
Andi mempertanyakan mengapa anggaran Kementan dipangkas. Menurut dia, menjadi ironi ketika pertanian menjadi satu-satunya sektor yang berkontribusi besar pada ekonomi Indonesia di masa pandemi justru dipotong anggarannya.
“Kami tahu pemotongan alokasi anggaran ini dialihkan untuk vaksinasi. Namun kenapa harus sektor pertanian yang dipotong alokasi anggarannya. Padahal di saat pandemi seperti ini kalau pangan tidak tersedia ya orang akan mati kelaparan,” tandasnya.
Baca Juga: Teknologi Pertanian Pintar Dikembangkan untuk Tekan Biaya Produksi
10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia - Berita Pangan
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya lebih serius dalam menggenjot program pertanian karena sektor ini menyerap tenaga kerja paling besar dan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menyayangkan pemerintah justru mengutamakan sektor lain yang tidak begitu mendesak seperti sektor pembangunan.
Di sisi lain dengan adanya refocusing anggaran, Andi menyarankan Kementan lebih efektif dan efisien menjalankan program pertanian kerakyatan.
“Kementan harus lebih aktif membuat program pertanian agar lebih efektif dan efisien. Ya kita berharap nanti akan ada perubahan alokasi APBN atau ada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk menutupi pemotongan yang ada saat ini,” harapnya.
Dia kekmbali mengingatkan pemerintah bahwa di masa pandemi ini pangan menjadi barang pokok utama yang harus dipenuhi ketersediaannya.
“Kalau tidak terpenuhi ketersediaannya akan terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga pangan jadi tidak terkendali. Selain itu sektor pangan juga menjadi penyebab inflasi yang tinggi. Harusnya kita jaga pangan kita dengan penguatan program di sektor pangan, bukannya justru dikurangi,” pungkasnya.
